Sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, kini bayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk investasi jangka panjang bagi pekerja.
BPJS Ketenagakerjaan sendiri hadir sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial yang memberikan perlindungan sosial dan ekonomi bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia. Melalui program ini, para pekerja mendapatkan perlindungan atas berbagai risiko kerja, mulai dari kecelakaan, PHK, hingga jaminan hari tua.
Bagi para pekerja yang setiap bulan melihat potongan di slip gajinya, perlu dipahami bahwa potongan tersebut bukan tanpa manfaat. Sebagian dari potongan itu merupakan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang nantinya akan memberikan jaminan sosial ketika dibutuhkan, baik saat mengalami kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, atau memasuki masa pensiun. Dengan kata lain, iuran tersebut adalah bentuk tabungan perlindungan yang sangat berarti di masa depan.
Aturan Baru JKP dan JKK 2025, Perlindungan Lebih Luas untuk Pekerja Indonesia
Mengutip pada lama resmi BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2025, pemerintah mengeluarkan dua peraturan baru yang membawa kabar baik bagi para pekerja dan perusahaan di Indonesia. Kedua aturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan PP Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Melalui dua aturan ini, pemerintah berupaya memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja, khususnya mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) serta mereka yang bekerja di industri padat karya dengan risiko kerja tinggi. Tujuan utama dari kebijakan baru ini adalah agar setiap pekerja tetap terlindungi dan memiliki jaminan finansial meski menghadapi kondisi sulit di dunia kerja.
Kabar Gembira bagi Pekerja yang Kena PHK, Manfaat JKP Naik!
Dalam aturan terbaru, manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) mengalami peningkatan signifikan. Jika sebelumnya peserta JKP hanya mendapatkan manfaat uang tunai sebesar 45% dari gaji selama 3 bulan pertama dan 25% untuk 3 bulan berikutnya, kini manfaat tersebut dinaikkan menjadi 60% dari gaji yang dilaporkan selama 6 bulan.
Kebijakan ini berlaku mulai 7 Februari 2025 dan mencakup klaim baru maupun klaim yang masih berjalan. Meski begitu, pemerintah tetap membatasi gaji maksimal yang dapat diklaim sebesar Rp5 juta per bulan.
Selain peningkatan manfaat, syarat untuk mengajukan klaim juga dipermudah. Jika sebelumnya peserta wajib memiliki riwayat pembayaran iuran selama 6 bulan berturut-turut, kini ketentuan tersebut dihapus. Masa berlaku manfaat JKP juga diperjelas, yaitu selama 6 bulan.
Sementara itu, struktur iuran JKP mengalami penyesuaian. Kini komposisinya menjadi 0,36% dari upah, yang terdiri atas 0,14% dari iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan 0,22% disubsidi oleh pemerintah. Dengan sistem baru ini, beban perusahaan menjadi lebih ringan tanpa mengurangi manfaat yang diterima pekerja.
Keringanan Iuran JKK untuk Industri Padat Karya
Selain memperkuat JKP, pemerintah juga memberikan keringanan besar bagi sektor industri padat karya melalui program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50%. Keringanan ini berlaku selama enam bulan, mulai Februari hingga Juli 2025.
Beberapa sektor yang mendapatkan keringanan ini antara lain:
- Industri makanan, minuman, dan tembakau
- Industri tekstil dan pakaian jadi
- Industri kulit dan barang kulit
- Industri alas kaki
- Industri mainan anak
- Industri furnitur
Setelah diskon diterapkan, besaran iuran JKK menjadi lebih terjangkau, yaitu mulai dari 0,120% untuk risiko kerja sangat rendah hingga 0,870% untuk risiko kerja sangat tinggi. Kebijakan ini diharapkan mampu membantu perusahaan mempertahankan jumlah tenaga kerja di tengah tekanan ekonomi global, tanpa perlu melakukan pengurangan pegawai.
Dampak Positif bagi Pekerja dan Perusahaan
Dengan diterapkannya dua aturan baru ini, pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan ingin memastikan bahwa setiap pekerja Indonesia benar-benar mendapatkan perlindungan sosial yang layak. Di sisi lain, perusahaan pun mendapatkan dukungan agar tetap mampu membayar iuran tanpa beban berat, terutama di sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.
Kombinasi peningkatan manfaat JKP dan keringanan iuran JKK menjadi langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan prinsip “Kerja Keras, Bebas Cemas”. Kini, para pekerja tidak perlu khawatir kehilangan penghasilan saat menghadapi PHK atau risiko kecelakaan kerja, karena negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan menyeluruh.
Dengan kata lain, bayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi investasi penting untuk keamanan finansial dan keberlanjutan hidup para pekerja Indonesia di masa depan.
